UPK DAPM KUSAN HILIR – Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan merespons masalah terkait penundaan pengangkatan CPNS 2024.
Polemik pengangkatan CPNS menjadi ramai dibicarakan usai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengumumkan penundaan pengangkatan CASN 2024.
Penundaan ini kemudian menuai kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan awal yang akhirnya merugikan para calon pegawai.
Masalah ini kemudian sampai ke Istana yang akhirnya mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo akan keluarkan instruksi presiden
Presiden Prabowo akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) terkait pengangkatan CPNS 2024.
Hal itu dikonfirmasi Menpan-RB Rini Widyantini usai menemui Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Kedatangannya ke Istana Kepresidenan adalah untuk melaporkan mengenai pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 yang ditunda.
"Sudah dilaporkan, nanti akan ada Instruksi Presiden," kata Rini, dikutip dari Kompas.com, Senin (10/3/2025).
Meski demikian, Rini tidak menjelaskan lebih jauh mengenai laporan yang disampaikan dan seperti apa isi instruksi yang akan dikeluarkan Prabowo.
Pengangkatan CPNS 2024 tidak ditunda, tapi disesuaikan
Sebelumnya, diberitakan bahwa pengangkatan CPNS akan dilaksanakan pada Oktober 2025, sementara untuk pengangkatan PPPK akan dilakukan pada Maret 2026.
Namun dalam pernyataanya, Menpan-RB Rini Widyantini membantah jika ada penundaan pengangkatan CPNS maupun PPPK 2024.
Rini menyebut bahwa pengangkatan CPNS hanya disesuaikan setelah mempertimbangkan hasil pengadaan CASN. Salah satunya, karena ada daerah yang mengusulkan penundaan seleksi CASN.
"Bukan ditunda sebenernya tapi mau menyelesaikan supaya bisa semuanya bisa terangkat," kata Rini, dikutip dari Kompas.com (6/3/2025).
Hal ini dilakukan dengan mempertimbanhkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan.
Itu juga menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh.
Selain itu, Rini membantah isu yang menyebut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. (MKR)
